Putusan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Digugat ke MK

2 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal digugat. Para pemohon meminta agar MK membatalkan putusannya sendiri.

Adapun gugatan itu teregister dengan nomor 126/PUU-XXIII/2025. Gugatan diajukan oleh 4 advokat, yakni: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar putusan Nomor 135/PUU-XXI/2024 tentang pemisahan pemilu itu dibatalkan.

"Menyatakan pemohon pengujian undang-undang perkara Nomor 135/PUU-XXI/2024 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima," demikian petitum para pemohon dikutip Rabu (6/8).

"Menyatakan putusan perkara Nomor 135/PUU-XXI/2024 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," sambungnya.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan dalam putusan nomor 135 itu akan membahayakan dan menciptakan kekacauan sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Yaitu akan melahirkan kevakuman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama periode sejak selesainya pelantikan hasil Pemilu Nasional yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, sampai dengan penetapan anggota DPRD hasil Pemilu Daerah (disebut: "Pemiluda") yang penyelenggaraannyadalam kurun waktu 2 sampai dengan 2,5 kemudian," kata pemohon.