Rekening Diblokir PPATK, Petani hingga Mahasiswa di Jogja Mengadu ke DPRD DIY

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Komisi A DPRD DIY menerima lebih dari 10 aduan terkait pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Aduan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari petani, mahasiswa, hingga pemilik tabungan kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan pihaknya akan memverifikasi dan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Lebih dari 10. Kita verifikasi, kemudian kita coba tindaklanjuti,” kata Eko dalam konferensi pers di Gedung DPRD DIY, Senin (4/8).

Eko menjelaskan, rekening yang diblokir digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tabungan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pertanian.

“Rekeningnya kemudian tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kan ada yang tabungan pendidikan, tabungan kesehatan. Ada juga yang untuk persiapan beli pupuk, ada yang untuk persiapan beli alat pertanian,” ujarnya.

Selain itu, terdapat keluhan dari mahasiswa yang tidak bisa melakukan registrasi kuliah karena rekening untuk membayar SPP diblokir akibat pasif lebih dari tiga bulan.

Gedung PPATK, Jakarta. Foto: ppatk.go.id

Eko menegaskan, PPATK perlu menghentikan pemblokiran rekening yang merugikan masyarakat. Menurutnya, pemblokiran hanya bisa dilakukan jika rekening terindikasi terkait tindak kejahatan.

“Blokir rekening nasabah hanya dapat dilakukan jika seseorang atau rekening tersebut berkaitan dengan transaksi seperti pencurian, fraud, kejahatan siber, scam, phising, narkotika, hingga terorisme,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa PPATK memiliki...