BG Minta Desk Pemberantasan Penyelundupan Perkuat Keamanan di Laut RI

Pimpinan KPK bertemu Menkopolkam Budi Gunawan. Foto: Dok. Kemenko Polkam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, meminta Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut Indonesia yang rawan menjadi jalur penyelundupan.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” kata Budi Gunawan dalam siaran persnya, Senin (4/8).

Budi juga mengatakan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan juga akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam dalam mencegah dan memberantas penyelundupan di tanah air.

“Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan bekerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala BIN ini juga menyinggung soal keberhasilan penggagalan penyelundupan 2 ton sabu di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 20 Mei 2025 lalu.

Selain itu, Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar Bea Cukai sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, dengan total 16 penindakan terhadap upaya penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok.

“Saya juga mengapresiasi hal tersebut yang telah membuktikan kinerja dari Desk Pencegahan dan Penyelundupan selama ini dalam memberantas penyelundupan dan menegakan hukum serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan strategis,” kata dia.