ARTICLE AD BOX

Majelis Nasional Vietnam menyetujui amandemen konstitusi yang menghapus seluruh tingkat pemerintahan distrik, sebagai bagian dari reformasi besar-besaran struktur birokrasi negara, Senin (16/6).
Langkah ini menjadikan Vietnam hanya memiliki dua lapisan pemerintahan: provinsi dan komune. Distrik di Vietnam itu setara dengan kota atau kabupaten di negara lain.
Dalam struktur administrasi Vietnam, komune merupakan unit pemerintahan lokal paling bawah, yang mencakup wilayah setara dengan desa atau kelurahan.
Menurut rencana, jumlah komune juga akan dipangkas secara drastis dari lebih dari 10.000 menjadi sekitar 3.300.
“Dengan reformasi ini, ukuran komune akan diperluas,” kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra. Kebijakan itu diperkirakan akan menghilangkan sekitar 120.000 posisi paruh waktu di tingkat komune.
Sebelumnya, pada Februari lalu, pemerintah Vietnam juga telah memangkas jumlah kementerian.
Langkah itu menyebabkan sekitar 23.000 pegawai negeri kehilangan pekerjaan.
Pekan lalu, anggota parlemen juga menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota, yang memangkas hampir 80.000 posisi birokrasi.
Reformasi besar ini disebut sebagai upaya menghemat miliaran dolar dari belanja negara dan memangkas satu dari lima posisi sektor publik.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis sekaligus pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyatakan restrukturisasi menyeluruh diperlukan agar negara dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2030.
