ARTICLE AD BOX

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kebutuhan biaya untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 300 triliun per tahun. Nantinya, APBN akan memenuhi porsi Rp 43,6 triliun untuk program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa dan Rp 26,4 triliun untuk BSPS di pesisir.
Untuk di perkotaan dibutuhkan sekitar Rp 240 triliun untuk membangun 1 juta unit dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun (rusun) namun kebutuhan ini tidak memberatkan APBN.
“Yang Rp 240 triliun itu kan market, kan bukan pemerintah yang bangun. Karena itu kan wilayahnya para pengembang,” kata Fahri ditemui di di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).
Nantinya dukungan pemerintah untuk mendirikan hunian vertikal bukanlah dukungan berupa biaya melainkan pemberian lahan negara untuk dibangun oleh pengembang.
