Pejabat di Swedia Tanpa Mobil Dinas, Utamakan Kesetaraan

Ilustrasi mobil polisi di Uppsala, Swedia, Selasa (29/4/2025). Foto: TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS

Sedang ramai soal tunjangan bensin untuk setiap anggota DPR RI senilai Rp 7 juta per bulan, sebelum dikonfirmasi kembali bahwa sebenarnya adalah Rp 3 juta. Alokasi itu tentu untuk kebutuhan mobil dinas pejabat wakil rakyat itu.

Namun di belahan dunia lain tepatnya Swedia, ada cerita menarik soal para pejabat tinggi negara yang tidak mendapat fasilitas khusus untuk kebutuhan mobilitas seperti mobil dinas. Anggota pemerintahan di sana memanfaatkan transportasi umum.

Dilansir Mail & Guardian, mobil dinas pejabat sebenarnya hal lumrah dan umum hampir di setiap negara. Namun Swedia tak memberikan keistimewaan tersebut dan benar-benar menganggap insan politisi sama halnya warga sipil biasa.

Tak ada mobil dinas, maupun sopir pribadi atau semacam ajudan. "Saya adalah yang membayar para pejabat itu dan saya tidak melihat alasan apa pun untuk memberikan kehidupan mewah kepada mereka," kata warga lokal Swedia, Joakin Holm.

Seorang pria menggunakan masker berjalan melewati Royal Swedish Opera di Stockholm, Swedia. Foto: Kantor Berita TT / via REUTERS

Hanya sedikit pejabat penting yang dapat fasilitas khusus seperti perdana menteri, karena memang seorang kepala pemerintahan negara. Selain mobil dinas, mereka juga mendapatkan keamanan pribadi...