Nelayan Curhat Sulit Akses BBM Subsidi, Ini Respons KKP-Pertamina

BBM jenis yang digunakan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah. Foto: Basri Marzuki/Antara Foto

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pertamina Patra Niaga menanggapi keluhan nelayan soal sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keluhan tersebut disampaikan oleh perwakilan nelayan pada acara Talk Show “Morning Sea” terkait Kampung Nelayan Merah Putih yang digelar di Kantor Kementerian KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

Nelayan bernama Carno yang berasal dari Desa Cikirwetan, Cikesik, mengatakan masih ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya mengenai akses BBM bersubsidi yang masih sulit bagi nelayan yang naik level dengan kapal berkapasitas 12 GT.

“Kalau untuk (BBM) yang kecil kayak kapal milik saya bisa langsung ditangani, cuman kalau naik level ke kapal yang 12 GT, itu kan penanganannya udah lain, Pak. Itu pun ribetnya masyaallah, ribet,” ucap Carno di Kantor Kementerian KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengatakan KKP telah menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Ia menyebutkan bahwa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) melalui kemitraan dengan swasta sudah direalisasikan di Biak, Papua.

“Yang semula harganya Rp 20.000 per liter di situ (Biak, Papua) menjadi Rp 10.000 per liter. Sehingga tadi biaya produksinya menurun, pendapatan meningkat sampai di atas 100 persen,” sebut Trian.

Sementara itu, VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan bahwa saat ini terdapat banyak calon mitra yang berminat untuk membuka SPBUN di kampung-kampung nelayan. Namun, inis...