Majelis Masyayikh Rumuskan Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Majelis Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) pendidikan pesantren pada jalur non-formal pada 12-14 Juni 2025, yang turut dihadiri perwakilan Kemenag. Foto: Dok. Istimewa

Majelis Masyayikh menyelenggarakan workshop reviu draf 1 dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) pendidikan pesantren pada jalur non-formal.

Kegiatan ini digelar pada 12–14 Juni 2025 di Kota Tangerang dan menghadirkan berbagai unsur penting dalam ekosistem pesantren.

Kegiatan ini diikuti tim penyusun dokumen, perwakilan pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia, pakar dan akademisi pesantren, serta perwakilan pemerintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Workshop bertujuan untuk mengkaji dan menyempurnakan rancangan awal dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk jalur pendidikan non-formal pesantren yang tengah disusun.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan penyusunan sistem penjaminan mutu ini tidak bertujuan menyeragamkan pesantren, melainkan menjamin rekognisi lulusan dan pengakuan terhadap eksistensi, serta kekhasan pesantren jalur non-formal sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rekognisi atas pendidikan yang dijalani para santri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

“Kita mempunyai kewajiban bahwa pesantren non-formal harus ada dan harus lestari. Kita harus memastikan bahwa lulusannya mendapatkan pengakuan dari negara—baik akan dipakai atau tidak—karena ini soal hak sipil para santri,” tegas pria yang akrab disapa Gus Rozin ini.

Ia juga mengingatkan sistem ini harus tetap menjaga akar pesantren dan tidak menjadik...