Kemenkeu Masih Hitung Skema LPG 3 Kg Satu Harga, ICP Jadi Pertimbangan Subsidi

5 jam yang lalu 1
ARTICLE AD BOX
Sejumlah warga antre membeli gas elpiji 3 kilogram di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Rabu (5/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO Sejumlah warga antre membeli gas elpiji 3 kilogram di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Rabu (5/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO

Pemerintah belum membahas secara resmi usulan kebijakan LPG 3 kilogram satu harga yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan masih menunggu proposal detail dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk skema anggaran subsidi yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di Kementerian ESDM.

“Nanti kita bahas, itu kan model mereka (ESDM) belum ke kita,” ujar Luky kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (3/7), dikutip Jumat (4/7).

Menurutnya, Kemenkeu belum dapat memberikan tanggapan atau kepastian atas kebijakan tersebut karena belum menerima detail skema dari instansi teknis.

Namun Luky memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran apabila kebijakan satu harga LPG 3 kg benar-benar dijalankan pada 2026.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman (kanan) saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama SDirektur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman (kanan) saa...
Baca Selengkapnya