JK: Tidak Ada Pulau yang Dikelola Bersama, Bayar Pajaknya ke Mana?

2 minggu yang lalu 9
ARTICLE AD BOX
 ShutterstockPulau Panjang di Aceh Singkil. Foto: Shutterstock

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menanggapi usulan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution untuk mengelola sumber daya alam minyak dan gas bersama pemerintah Aceh di 4 pulau yang menjadi rebutan kedua wilayah. JK menilai tidak ada konsep pengelolaan pulau bersama.

“Oh setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya, masa dua? Bayar pajaknya ke mana?” kata Jusuf Kalla saat konferensi pers mengenai sengketa 4 pulau, Jumat (13/6).

Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla bicara soal 4 pulau rebutan Aceh-Sumut sambil membawa MoU Helsinki 2005, Jumat (13/6). Foto: Haya Syahira/kumparanWakil Presiden RI ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla bicara soal 4 pulau rebutan Aceh-Sumut sambil membawa MoU Helsinki 2005, Jumat (13/6). Foto: Haya Syahira/kumparan

Meskipun, menurut JK, saat ini tidak ada potensi minyak dan gas di 4 pulau tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak semakin runyam.

“Saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ, di situ kan tidak ada minyak, tidak ada gas. Mungkin saja beberapa, lain hari ada, tapi hari ini tidak ada,” katanya.

Meski begitu sengketa 4 pulau ini, menurut JK, bisa membuat rakyat Aceh kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Sehingga harus diselesaikan secepatnya.

“Itu pulaunya tidak terlalu besar. Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat,” katanya.

Baca Selengkapnya