ARTICLE AD BOX

Panglima militer sekaligus penjabat presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, meminta agar keamanan ditingkatkan bagi anggota dan kandidat partai politik. Perintah ini dikeluarkan di tengah pemerintahan sementara mempersiapkan rencana pemilu pada Desember 2025 dan Januari 2026, yang oleh Barat dianggap palsu.
Min Aung Hlaing meminta otoritas setempat mengambil langkah-langkah guna melindungi politisi dan pemilih, sambil mengingatkan peningkatan serangan terhadap PNS jelang pemungutan suara.
"Jenderal Senior menekankan bahwa pemilu harus sukses digelar," kata laporan surat kabar Global New Light of Myanmar, dikutip dari AFP, Rabu (13/8). Surat kabar pemerintah itu mengutip pernyataan Min Aung Hlaing dalam pertemuan pertama komisi baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu.
Rencana pemilu Myanmar dianggap oleh pemerintah Barat sebagai langkah untuk memperkuat kekuatan para jenderal dan diprediksi akan didominasi oleh perwakilan militer. Kelompok oposisi dilarang mencalonkan diri atau menolak mencalonkan diri.
