Timwas DPR soal BPKH Limited Gagal Urus Konsumsi Jemaah Haji: Tak Bisa Coba-coba

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Timwas Haji DPR

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan keprihatinan atas buruknya pelayanan konsumsi jemaah haji Indonesia usai puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, persoalan ini menjadi salah satu catatan serius yang harus segera dievaluasi, terutama menyangkut tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang lembaga di bawahnya, BPKH Limited, mengurus konsumsi jemaah haji Indonesia usai puncak haji.

“Pasca-Armuzna, jemaah kita yang sudah lelah justru menghadapi masalah baru: Makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis,” ungkap Abdul Fikri di Arab Saudi, dikutip Kamis (12/6/2025).

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyebut bahwa BPKH Limited, yang tahun ini diberikan peran sebagai penyedia layanan konsumsi pasca-Armuzna, justru menciptakan persoalan baru bagi jemaah.

Sebelumnya, seluruh layanan konsumsi dikelola oleh delapan syarikah dari Arab Saudi. Saat dialihkan ke BPKH Limited, dua dapur katering justru mengalami kegagalan produksi.

“Banyak jemaah akhirnya hanya mendapat ganti berupa uang riyal. Kondisi ini tentu membuat jemaah semakin emosi karena kelelahan yang mereka alami tidak diimbangi dengan pelayanan konsumsi yang layak,” kata politisi PKS ini.

Baca Selengkapnya