Setelah Rakyat Berontak Terdampak Pajak PBB Melonjak

Secarik kertas tagihan pajak tahun ini terasa lebih berat di tangan Sunarto. Buruh yang tinggal di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pati ini kaget melihat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus ia bayarkan. Nilainya melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp 80.000 menjadi Rp 380.000.

Bagi Sunarto, kenaikan itu membebaninya sebagai rakyat kecil. Rasa terimpit itulah yang mendorongnya datang ke alun-alun Pati, Rabu (20/8), untuk memberikan sumbangan air mineral dan lainnya di posko gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Gerakan ini menjadi salah satu motor demo besar menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada 13 Agustus lalu. Alun-alun yang biasanya menjadi ruang publik nan tenang, kini beralih menjadi pusat penggalangan dana perlawanan.

Aktivitas di Posko Donasi Demo KPK di depan Kantor Bupati Pati, Senin (25/8/2025). Foto: kumparan

Sunarto berharap para aktivis tetap mengawal pelengseran Sudewo yang dianggap dalang dari kebijakan memberatkan itu, walau akhirnya kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

“Karena kebijakan-kebijakan Bapak Bupati ini tidak memihak rakyat kecil,” kata Sunarto di alun-alun Pati, Rabu (20/8).

Di jantung kabupaten itu, Sunarto tidak sendirian. Ia melebur bersama warga dengan keresahan serupa. Ada Sari, seorang ibu rumah tangga dari Desa Puri, yang melihat lonjakan PBB sebagai puncak arogansi pemimpin. Begitu pula Warsono, pengusaha dari Juwana, yang menganggap kenaikan PBB mencekik rakyat.

“Lebih parah lagi, [Bupati...