Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Daerah-Nasional Dorong Pembahasan RUU Politik

Politisi Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia di Kesekretariatan PCB, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/6). Foto: Abid Raihan/kumparan

Anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, menilai keputusan MK soal pemisahan Pemilu daerah dengan Pemilu nasional menjadi momentum untuk pemerintah hingga DPR RI membahas revisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik.

Adapun MK memutuskan Pemilu daerah dipisah dari Pilpres, Pileg DPR, dan Pileg DPD, serta digelar dua tahun usai Pemilu Nasional itu.

“Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu pertama saya ingin menyoroti seperti ini, bahwa putusan MK untuk yang kesekian kalinya, yang berkaitan dengan soal sistem pemilu kita ini harusnya semakin menambah alasan, alasan yang tambah kuat untuk pemerintah dan DPR segera melakukan atau memulai pembahasan tentang revisi Undang-Undang Politik, Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik,” ujar Doli dalam diskusi yang digelar Politics and Colleagues Breakfast, di Jakarta Selatan pada Sabtu (28/6).

“Karena semakin lama nanti makin banyak anggota masyarakat kemudian yang mendesak mendorong agar segera dibahas, enggak direspons, datangnya ke Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Doli pun menyorot banyaknya putusan MK yang final and binding, yang tidak diduga-duga oleh pemerintah maupun DPR RI.

“Jadi, kekhawatiran saya selama ini saya mengatakan bahwa MK seakan sebagai pembentuk Undang-Undang ketiga, ya semakin kuat. Padahal UUD 1945 kita mengatakan pembentuk Undang-Undang cuma dua, Pemerintah dan DPR. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi catatan,” ucap dia.

Baca Selengkapnya