ARTICLE AD BOX

Kabar mengenai pemerintah yang tengah menyusun ulang metode penghitungan kemiskinan dan memperbarui garis kemiskinan nasional yang sudah digunakan sejak 1998 menjadi salah satu berita populer sepanjang Rabu (11/6).
Selain itu, terdapat kabar Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal kekayaan Indonesia yang lepas selama masa penjajahan Belanda. Berikut ringkasannya:
Pemerintah Revisi Aturan Garis Kemiskinan
Revisi garis kemiskinan nasional tersebut dinilai mendesak karena standar lama dianggap tidak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat dan terlalu rendah untuk ukuran negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory, menilai pemerintah perlu segera memperbarui metode penghitungan kemiskinan karena beberapa alasan penting.
Pertama, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sedikit di atas ambang batas kemiskinan ekstrem internasional, yang umumnya digunakan oleh negara-negara berpendapatan rendah.
Kedua, standar hidup masyarakat telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1998, namun metode perhitungan di Indonesia belum ikut disesuaikan. Ketiga, negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa seperti Malaysia dan Vietnam sudah lebih dulu melakukan pembaruan.
Keempat, jika data kemiskinan tidak mencerminkan kondisi riil, kebijakan berbasis data tersebut bisa salah arah. Kelima, ketidaksesuaian antara data dan realitas di lapangan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap data resmi dan pemerintah.
“Revisi garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia baru-baru ini dari USD 2.15 ke USD 3 jug...