Populer: PPATK Diminta Tak Blokir Rekening Dormant; 5.700 Desa Belum Ada Listrik

20 jam yang lalu 3
ARTICLE AD BOX
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Foto: Zamachsyari/kumparanKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Kabar mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diminta untuk tidak memblokir rekening dormant menjadi berita yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Kamis (31/7).

Selain itu, ada juga informasi mengenai pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menkeu Sri Mulyani yang membahas ribuan desa belum teraliri listrik. Berikut rangkumannya.

PPATK Diminta Batalkan Pemblokiran Rekening Dormant

PPATK diminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membatalkan untuk pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan atau rekening dormant. Sebab bisa merugikan hak-hak konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketua BPKN, Mufti Mubarok mengatakan BPKN mendesak PPATK meninjau ulang kebijakan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“BPKN menolak kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Kami meminta kebijakan ini ditangguhkan, atau bahkan dicabut, sampai ada mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen,” kata Mufti melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/7).

BPKN menilai kebijakan ini berisiko disalahgunakan karena lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaannya.

Mufti juga menyoroti kebijakan pemblokiran sepihak tanpa notifikasi kepada nasabah yang bertentangan ...

Baca Selengkapnya