PKB Sentil MK soal UU Pemilu: Kalau Penjaga Konstitusi, Ya Gak Usah Ngatur

Diskusi proyeksi desain Pemilu paska Putusan MK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (4/7/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyentil Mahkamah Konstitusi yang ia nilai belakangan ini kontroversial.

Awalnya Jazilul menceritakan bahwa anggota DPRD dari fraksi PKB mendukung putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang memisah Pemilu nasional dan lokal.

“Ada anggota DPRD tingkat 2 PKB nanya ke saya, Pak Jazilul jangan diubah ini (putusan MK) karena saya dapet bonus 2 tahun, woh enggak ada yang bisa mengubah di negeri ini, ini sudah keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Jazilul saat diskusi proyeksi desain pemilu pasca putusan MK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (4/7).

“Cuma maksud saya keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dengan 9 orang hakim konstitusi sering kali itu menjadi kontroversi,” sambung Ketua Fraksi PKB itu.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menurutnya, putusan ini membuat MK dianggap tidak konsisten karena dulu mendorong pelaksanaan pemilu untuk dilakukan secara serentak, sekarang justru memisahkan.

Jazilul pun menilai sikap MK melampaui kewenangannya sebagai penjaga konstitusi.

Meski secara hukum MK memiliki kewe...