ARTICLE AD BOX

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 9,5–10 persen pada tahun 2025.
Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov mendorong percepatan implementasi program Desaku Maju di seluruh wilayah serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (12/6).
“Desaku Maju adalah program terintegrasi berbasis desa yang menjadi tulang punggung strategi pengentasan kemiskinan di Lampung. Program ini bukan sekadar intervensi sektoral, tetapi pendekatan menyeluruh untuk memperkuat ekonomi desa,” ujar Jihan yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Provinsi Lampung.
Ia menegaskan, program ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
“Kabupaten dan kota dapat mengadopsi, memodifikasi, serta mengembangkan Desaku Maju sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dengan begitu, potensi lokal bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Jihan juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang menekankan tiga pendekatan dalam pengentasan kemiskinan: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.
“Ketiga pendekatan ini harus dijalankan secara sinergis, simultan, dan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama. Intervensi kita harus menyentuh akar persoalan di setiap lokus kemiskinan,” kat...