Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp 16,7 Triliun untuk Sektor Energi 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi sebesar Rp 402,4 triliun pada 2026, dengan porsi terbesar untuk subsidi energi yaitu Rp 210,1 triliun. Namun, tak hanya subsidi, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya insentif untuk mendorong pengembangan energi Tanah Air.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, dari total anggaran tersebut pemerintah menyiapkan insentif perpajakan dengan nilai mencapai Rp 16,7 triliun.

“Disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ada insentif perpajakan. Dan insentif perpajakannya Rp 16,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (16/8).

Berdasarkan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, selain subsidi energi, alokasi anggaran yang cukup besar juga diberikan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp 37,5 triliun. Kemudian terdapat anggaran proyek infrastruktur khusus sektor energi yaitu di Rp 4,5 triliun, anggaran listrik desa sebesar Rp 5 triliun, serta dukungan lainnya yaitu berjumlah Rp 0,6 triliun.

“Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi, kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru,” tambah Sri Mulyani.

Dalam Pidato Kepresidenan tentang RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8), Prabowo menuturkan bahwa seluruh masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan melalui berbagai dukungan APBN.

Dukungan tersebut, lanjut dia, yang digunakan untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi...