ARTICLE AD BOX

KPK mengungkapkan kajian mereka terkait permasalahan di pertambangan. Salah satunya temuan mengenai permasalah perizinan.
Hasil kajian KPK itu dibahas lintas kementerian yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Keuangan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (24/7), di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Kajian yang dilakukan oleh KPK terhadap pertambangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Tentu banyak hal yang sudah dikaji, antaranya masalah perizinan, kemudian pengelolaan, antaranya seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, tanpa IUP (izin usaha pertambangan),“ kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Selain itu, Setyo juga membeberkan masalah data antara pemerintah pusat dan daerah yang tak sinkron. Ia menyebutkan, hal itu juga jadi permasalahan yang berimbas pada persoalan BBM, LPG, dan juga harga ekspor dari sektor pertambangan.

Maka, dari masalah yang ditemukan KPK itu, Setyo menyatakan akan menindaklanjuti dengan rencana aksi yang disampaikan kepada menteri/wakil menteri di kementerian-kementerian terkait. Ia menyebut, hasil tindak lanjut di kementerian pun membuahkan hasil positif seperti contohnya turunnya persoalan perizinan.
“Antara lain masalah pengurangan perizinan dari yang sebelu...