ARTICLE AD BOX

Komisi VI DPR RI buka suara soal tidak terbitnya visa haji furoda tahun ini. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menuturkan Komisi VI fokus pada dampak ekonomi yang timbul dari permasalahan ini.
Mufti khawatir, hal tersebut akan berimbas terhadap keuangan maskapai pelat merah, Garuda Indonesia. Menurut dia, Garuda Indonesia sebagai mitra Komisi VI perlu menghitung dampak dari batalnya visa haji furoda.
“Siapa yang akan menanggung kerugian ini? Travel sudah bayar, jemaah sudah setor, tiket sudah dibeli. Tapi pesawat batal terbang karena visanya tidak keluar. Ini kan tidak bisa dianggap remeh,” tuturnya kepada kumparan, Senin (2/6).
Menurut Mufti, Komisi VI mendorong Garuda Indonesia dan travel agent untuk duduk bersama mencari skema kompensasi. “Garuda Indonesia dan travel harus duduk bersama mencari skema kompensasi, entah dalam bentuk refund, pengalihan ke jadwal umrah, atau solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak,” imbuhnya.
Mufti menyinggung banyaknya keluhan masyarakat mulai dari jemaah yang sudah menyetor uang ratusan juta, hingga jemaah yang sudah sudah memesan tiket dan akomodasi. Namun, menurut dia pemerintah justru tidak bicara apa-apa.
Dia menuturkan, Kementerian Agama (Kemenag) perlu turun tangan, meskipun haji furoda adalah jalur undangan atau mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi dan sepenuhnya berada di bawah wewenang otoritas Kerajaan.
Menurut Mufti, Kemenag seharusnya bisa melakukan advokasi dan komunikasi diplomati...