Kasus Demo Pati, Muhammadiyah Minta Pejabat Tak Ugal-ugalan Membuat Kebijakan

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

Demo besar terjadi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8). Warga memprotes Bupati Pati, Sudewo, yang sempat menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen.

Setelah ditelusuri, kenaikan PBB P2 ini juga terjadi di daerah lain seperti Kota Cirebon dan Kabupaten Jombang.

Berkaca dari peristiwa ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengimbau pejabat publik baik pemerintah daerah maupun pusat agar tak ugal-ugalan bikin kebijakan.

"Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan," kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/8).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

Komunikasi yang baik dan sehat dari pemimpin ke masyarakat penting. Ini agar tak terjadi kesalahpahaman serta meningkatkan partisipasi publik.

Ketika kebijakan lahir dari dialog maka akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

"Kita i...