Gaya Baru KPK saat OTT di Mandailing Natal, Sumut

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang yang disita dalam OTT kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

KPK memakai pendekatan berbeda saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Operasi senyap itu digelar pada Kamis (26/6) malam, terkait dengan dua perkara berbeda.

Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kedua, terkait proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut. Nilai total kedua proyek tersebut yakni sebesar Rp 231,8 miliar.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mulanya menjelaskan bahwa OTT itu bermula dari pengaduan masyarakat terkait adanya pengerjaan proyek infrastruktur jalan yang kurang bagus di Sumatera Utara.

Timnya terjun ke lapangan, dan mendapati jalan itu memang kurang bagus. Dari temuan lapangan, KPK mendapat informasi bahwa ada penarikan uang sebesar Rp 2 miliar oleh Dirut PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang, selaku pihak swasta.

Diduga, uang itu yang digunakan sebagai uang suap agar perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang proyek. Setelah penarikan itu, KPK mendapat 2 pilihan.

Opsi pertama, menunggu proses lelang berjalan atau mencegah agar pihak swasta tidak sampai memenangkan proyek.

"Pertama, adalah kami menunggu sampai dengan proses lelang ini berjalan, kemudian pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak di-setting menang. Kita akan menunggu sejumlah uang pada umumnya 10-20 persen, berarti kalau dari Rp 231,8 miliar itu, ada sekitar Rp 46 miliar yang akan dig...