Fahri Hamzah Usul Rumah Tapak di Kota Dihentikan, Pajaknya Akan Dinaikkan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (2/6/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan agar pembangunan rumah tapak (landed house) di kota-kota besar dihentikan. Menurutnya, lahan di kota sudah semakin sempit, dan pembangunan rumah tapak hanya akan memperparah krisis hunian.

“Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan. Dan kita harus hentikan landed house di perkotaan. Karena kita udah nggak punya tanah,” kata Fahri dalam acara Sumitronomics di JS Luwansa, Selasa (3/6).

Fahri juga menyoroti masalah harga tanah yang terus naik karena banyak pengembang membeli tanah untuk disimpan, bukan untuk dibangun.

Untuk itu, Fahri mengusulkan agar negara turun tangan secara langsung. Ia menyarankan agar tanah untuk perumahan disediakan oleh negara dan tidak dibebani biaya izin yang tinggi, agar harga rumah bisa lebih murah.

“Menurut kami, stop subsidi di ujung. Tapi subsidi pada tanah. Efisiensikan biaya perizinan. Nggak perlu pungut-pungut di awal,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar rumah tapak di kota dikenakan pajak lebih tinggi. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk tinggal di rumah susun, bukan rumah tapak.

Baca Selengkapnya