ARTICLE AD BOX

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak unsur TNI hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi direktur di Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.
Bahlil melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, serta Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Gakkum.
Terdapat dua jabatan direktur yang belum dilantik yaitu Direktur Pencegahan dan Direktur Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Aset. Kedua posisi tersebut akan diisi oleh TNI dan KPK.
"Nanti ada direkturnya, satu lagi dari KPK kita minta. Kita juga ada minta nanti dari TNI, tapi yang sudah pensiun atau yang mempensiunkan dini. Kita tarik semua di sini," jelasnya usai pelantikan di kantor Kementerian ESDM, Rabu (25/6).
Bahlil menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyelamatkan sumber daya alam yang merupakan aset negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Jadi kami enggak main-main. Kami harus luruskan yang tidak lurus, yang sudah lurus kita buat tambah lurus, yang bengkok kita luruskan," tegasnya.
Dia juga menjelaskan fokus utama dari Ditjen Gakkum adalah menata izin pertambangan mineral dan batu bara serta pengeboran migas yang ilegal, alias illegal mining dan illegal drilling. Untuk itu, dia membutuhkan peran kepolisian, kejaksaan, TNI, hingga KPK.
Adapun Rilke yang berlatar belakang jaksa ini, sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sementara Ma'mun merupakan Kasubdit V Dittipid...