Anggota Komisi II Harap MK Jadi Pemicu Percepatan Revisi UU Pemilu

6 jam yang lalu 3

ARTICLE AD BOX

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal seharusnya menjadi pemicu untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

“Ya mudah-mudahan dengan adanya putusan MK ini, ini kan men-trigger untuk menyegerakan. Kami atas nama anggota Komisi II berharap ya sesegera mungkin,” kata Khozin saat diskusi publik Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK yang digelar Fraksi PKB, Jumat (4/7).

Khozin mengatakan, RUU Pemilu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2024-2029. Rencananya RUU ini baru akan dibahas di tahun depan.

Alasannya karena Komisi II tahun ini sudah dijadwalkan untuk membahas RUU yang lebih mendesak di antaranya RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kalau revisi itu kan sudah masuk prolegnas, ya. Dengan atau tanpa putusan MK 135, revisi pemilu tetap dilakukan, apakah itu melalui kodifikasi atau omnibus law,” kata Khozin.

“Karena memang ini kan implikasi daripada penataan pemilu ini tidak berdiri sendiri dengan norma hukum kepemiluan. Ada Undang-Undang Pilkada juga, ada Undang-Undang Kepala Daerah juga, ada Undang-Undang Pemda juga,” tuturnya.