Anggaran Perlindungan Sosial pada 2026 Rp 508,2 Triliun, Naik 8,6 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan saat acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2026, dengan total Rp 508,2 triliun. Anggaran tersebut naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang ada di angka Rp 468,1 triliun.

“Untuk perlinsos, (anggaran) ada Rp 508,2 triliun. Ini yang merupakan tadi begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (18/6).

Dari sisi rencana pemanfaatan, alokasi terbesar tetap diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan total Rp 315,5 triliun, sama seperti tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako sebesar Rp 43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar juga didukung melalui bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) senilai Rp 1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan subsidi energi senilai Rp 210,1 triliun yang dialokasikan untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Ada pula subsidi non-energi sebesar Rp 17,4 triliun untuk sektor pe...