Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Revisi Metode Hitung Kemiskinan

Seorang pria menarik gerobaknya melewati mobil Ferrari yang dikirim ke pemilik di Jakarta. Foto: AFP/Goh Chai Hin

Pemerintah tengah bersiap merevisi metode penghitungan garis kemiskinan nasional yang telah digunakan sejak 1998. Langkah ini dianggap penting karena aturan lama dinilai sudah tidak mencerminkan kondisi hidup masyarakat Indonesia, yang kini berstatus sebagai negara berpendapatan menengah.

Ekonom dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai revisi perhitungan garis kemiskinan harus dipertimbangkan secara matang. Terutama karena akan menimbulkan berbagai dampak.

“Dari sisi kebijakan, revisi ini bisa berdampak pada jumlah penduduk miskin yang secara statistik melonjak, bukan karena kondisi ekonomi memburuk, tapi karena definisinya yang berubah,” ucap Yusuf saat dihubungi kumparan, Minggu (15/6).

Katanya, hal tersebut dapat memengaruhi alokasi anggaran perlindungan sosial, mengubah target-target program bantuan, bahkan menimbulkan resistensi politik. Terutama jika pemerintah terlihat ‘menambah jumlah orang miskin’ secara tiba-tiba.

Kemudian dari sisi proses transisi, Yusuf menyatakan peralihan metode tersebut harus menuntut kesiapan data, pelatihan petugas statistik, serta komunikasi publik yang jelas agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami alasan perubahan.

“Bila tidak ditangani dengan hati-hati, revisi metode bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan terhadap data resmi,” tutur Yusuf.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan revisi yang dilakukan dengan tepat bisa meningkatkan ketepatan dan kebermanfaatan kebijakan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan proses revisi ini secara cermat agar tidak menimbulkan gejolak atau perubahan mendadak yang ti...