KPK Wanti-Wanti Kepala Daerah 'Ngonten'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon fenomena kepala daerah membuat konten di media sosial. Penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan itu harus membawa maslahat bagi masyarakat. Kepala daerah diketahui...