Kepala Daerah Dilarang Flexing, Minta Fokus Atasi Inflasi dan Kondusifitas

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran perangkat daerah dan Forkopimda, saat mengikuti Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi secara virtual | Foto : Dok. Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar kepala daerah di seluruh Indonesia mengutamakan langkah proaktif dalam menghadapi inflasi dan dinamika sosial pasca gelombang aksi mahasiswa serta masyarakat. Ia meminta kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros, menghindari flexing kemewahan, serta memastikan pejabat dan keluarga menjalani gaya hidup sederhana. “Pejabat jangan ke luar negeri dulu, tetaplah berada di daerah mengendalikan kondisi bersama Forkopimda,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin (2/9). Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, bersama jajaran perangkat daerah dan Forkopimda. Pada kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan inflasi nasional Agustus 2025 sebesar 2,31 persen (y-on-y), menurun dibanding Juli sebesar 2,37 persen. Dari 38 provinsi, 27 di antaranya mencatat deflasi, termasuk Lampung yang mencatat deflasi 1,47 persen dengan Kota Bandar Lampung menjadi deflasi tertinggi di Sumatera sebesar 1,81 persen. Secara tahunan, inflasi Lampung hanya 1,05 persen, terendah di Sumatera. Selain inflasi, rapat juga membahas dinamika sosial setelah tercatat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025. Tito mengapresiasi Lampung yang mampu menjaga situasi kondusif. “Terima kasih kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-lang...