Dipakai Selama 27 Tahun, Ini Alasan Pemerintah Revisi Aturan Garis Kemiskinan

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah tengah menyusun ulang metode penghitungan kemiskinan dan memperbarui garis kemiskinan nasional yang sudah digunakan sejak 1998. Revisi ini dinilai mendesak karena standar lama dianggap tidak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat dan terlalu rendah untuk ukuran negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.

Menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu segera melakukan pembaruan. Pertama, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari batas kemiskinan ekstrem internasional, yang justru digunakan oleh negara-negara berpendapatan paling rendah.

Kedua, standar hidup masyarakat telah berubah drastis sejak 1998, sementara metode penghitungan Indonesia tidak ikut diperbarui. Ketiga, negara-negara lain di tingkat pendapatan serupa seperti Malaysia dan Vietnam sudah mengambil langkah serupa dalam beberapa tahun terakhir.

Keempat, jika angka kemiskinan tidak akurat, arah kebijakan yang bergantung pada data tersebut bisa meleset. Kelima, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap data resmi dan pemerintah jika angka kemiskinan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

“Revisi garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia baru-baru ini dari USD 2.15 ke USD 3 juga disebabkan karena 70 persen negara acuan melakukan perubahan garis kemiskinan menjadi lebih tinggi. Semakin sej...