ARTICLE AD BOX

Kementerian Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 602,2 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2026.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Menko Polkam Budi Gunawan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Berdasarkan surat bersama dari Menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar.
Namun, Budi menegaskan bahwa angka tersebut belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti dari mandat Kemenko Polkam.
Dari total pagu tersebut, sebesar Rp 95,1 miliar dialokasikan untuk belanja operasional pegawai, dan Rp 31,4 miliar untuk belanja perkantoran.
"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga," ujar Budi.
